HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes akan menggelar aksi unjuk rasa di Fly Over Makassar, Jumat (6/11/2026), sebagai bentuk respons kritis terhadap perkembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Mengusung tema “Jaga Kepala Negara, Usut Dugaan Makar, Selamatkan Kedaulatan Bangsa”, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan pemuda terhadap persoalan keamanan kepala negara, integritas institusi negara, serta komitmen penegakan hukum dalam menjaga stabilitas nasional.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes, Muhammad Yasin, menegaskan bahwa perkara ini harus menjadi perhatian serius seluruh elemen bangsa. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan harus diusut secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kepentingan lain yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan dan kedaulatan negara.

“Persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang diduga melakukan tindakan di lapangan. Aparat penegak hukum harus berani mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, termasuk menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual, pihak yang memberikan perintah, motif, serta kepentingan di balik dugaan penyadapan tersebut,” tegas Muhammad Yasin.
Ia menilai, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum nasional adalah memastikan bahwa hukum tetap memiliki keberanian ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki jabatan, kekuasaan, maupun pengaruh dalam institusi negara.
Menurutnya, supremasi hukum tidak boleh hanya menjadi slogan yang lantang disampaikan kepada masyarakat kecil, tetapi justru kehilangan ketegasan ketika menyentuh lingkaran kekuasaan.
“Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena jabatan, pangkat, ataupun kedekatan dengan kekuasaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, mengingatkan bahwa penanganan perkara ini harus mengedepankan transparansi, profesionalitas dan independensi penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur makar harus didasarkan pada fakta, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan, bukan sekadar asumsi maupun opini yang berkembang di ruang publik.
Yasin juga menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa dan pemuda terhadap persoalan negara bukanlah bentuk pembenaran terhadap kekuasaan tanpa batas. Sebaliknya, kontrol publik merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi.
“Menjaga kepala negara bukan berarti memberikan legitimasi terhadap kekuasaan tanpa batas. Kami tetap mengingatkan bahwa demokrasi, konstitusi dan hak-hak rakyat harus dijaga. Negara harus kuat, tetapi kekuasaan juga harus tetap berada dalam koridor hukum,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes membawa lima poin sikap utama.
Pertama, mendesak pemerintah menjamin keamanan dan keselamatan Presiden Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional serta keberlangsungan pemerintahan yang sah.
Kedua, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh rangkaian dugaan penyadapan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual, pemberi perintah, motif, dan kepentingan di balik peristiwa tersebut berdasarkan bukti hukum yang sah.
Ketiga, menolak segala bentuk tindakan makar, provokasi, dan upaya inkonstitusional yang berpotensi mengancam kedaulatan negara, merusak tatanan demokrasi, serta memecah belah persatuan bangsa.
Keempat, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menegakkan supremasi hukum secara adil, transparan dan tanpa tebang pilih.
Kelima, mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk menjaga persatuan nasional serta bersama-sama mengawal demokrasi dan konstitusi.
Dalam Aiansi tersebut menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dan pemuda dalam mengawal persoalan kebangsaan. Stabilitas nasional tidak cukup dibangun melalui kekuatan institusi, tetapi juga membutuhkan kepercayaan publik, keadilan dan kepastian hukum.
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jong Celebes mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengedepankan sikap kritis dan bertanggung jawab.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai terdapat kejelasan hukum dan pertanggungjawaban terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan kelompok, hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan, dan kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh siapa pun,” tutup Muhammad Yasin.
ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA JONG CELEBES
Bersatu, Bergerak, Mengawal Demokrasi.


Leave a Reply