HARSYANEWS.ID, MAKASSAR — Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Erwin Sodding, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (26/8/2025).
Dalam usulan tersebut, jumlah PPPK paruh waktu yang diajukan sebanyak 1.578 orang, yang nantinya akan ditempatkan di berbagai unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Sebagian besar dari usulan kami adalah tenaga guru. Selain itu, ada juga tenaga teknis dan tenaga kesehatan yang diusulkan. Harapannya, ke depan tidak ada lagi persoalan penataan pegawai non-ASN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ujar Erwin.
Lebih lanjut, ia merinci potensi kebutuhan PPPK paruh waktu sebanyak 1.802 orang. Dari jumlah tersebut, 1.578 orang diusulkan, dengan rincian: 811 guru, 760 tenaga teknis, dan 7 tenaga kesehatan (nakes).
“Gubernur Sulsel telah memberikan atensi khusus agar PPPK paruh waktu ini mendapatkan kepastian, terutama terkait gaji. Mereka juga akan menerima SK penempatan secara resmi. Mudah-mudahan, surat usulan yang kami ajukan mendapat persetujuan dari panselnas,” lanjut Erwin.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat 224 orang yang tidak diusulkan. “Jumlah itu berdasarkan hasil verifikasi OPD masing-masing. Ditemukan beberapa yang sudah meninggal dunia, ada keterbatasan formasi, dan sebagian sudah tidak aktif bekerja,” tutupnya.
