HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Dalam upaya memperkuat arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis dan terukur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar kegiatan Coaching Teknis Pemetaan Program, Sub Kegiatan, serta Perhitungan Target Indikator yang akan dimuat dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar Tahun 2025–2029. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (29/7/2025) dan diikuti oleh sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian penyusunan RPKD yang merupakan dokumen strategis daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan secara terarah. Bappeda Kota Makassar berkomitmen memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kota dapat menjawab akar persoalan kemiskinan dan menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos, M.Si menekankan pentingnya sinkronisasi lintas sektor dalam penyusunan dokumen RPKD. Menurutnya, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan harus dilandasi oleh kerja sama antar-perangkat daerah serta pemanfaatan data yang valid dan terintegrasi.
“Kami tidak ingin intervensi penanggulangan kemiskinan berjalan sporadis. Melalui coaching ini, kami ingin membangun pemahaman bersama antar-OPD untuk menyusun program yang benar-benar menjawab permasalahan riil di lapangan, dengan target indikator yang terukur dan realistis,” ujar Dahyal.
Selama kegiatan coaching, para peserta yang terdiri dari tim penyusun dokumen, perwakilan OPD teknis, serta fasilitator dari internal Bappeda, melakukan diskusi mendalam mengenai metodologi pemetaan program dan sub kegiatan. Fokus utama diarahkan pada penyelarasan antara masalah kemiskinan yang diidentifikasi dengan bentuk intervensi yang tepat dan efektif.
Peserta juga dilatih untuk melakukan simulasi perhitungan target indikator capaian, seperti jumlah penduduk miskin yang ditargetkan keluar dari kemiskinan, tingkat partisipasi program bantuan sosial, serta indikator akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.
Dengan pendekatan ini, Bappeda Makassar berharap agar dokumen RPKD yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar memiliki fungsi evaluatif dan menjadi acuan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan ke depan.
“Setiap sub kegiatan harus jelas kontribusinya terhadap indikator makro kemiskinan. Kami ingin pastikan dokumen RPKD ini implementatif, dan menjadi pijakan dalam mengarahkan sumber daya pembangunan untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan,” tambah salah satu fasilitator coaching.
Bappeda juga menegaskan pentingnya peran serta aktif semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga dunia usaha dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan yang komprehensif. Dalam dokumen RPKD nantinya, akan dirancang pula skema kolaborasi multipihak sebagai bentuk pendekatan pembangunan inklusif yang berkeadilan.
Melalui pelaksanaan coaching teknis ini, diharapkan penyusunan RPKD Kota Makassar ke depan akan menghasilkan dokumen strategis yang mampu menjawab tantangan multidimensi kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Makassar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin.
