{"id":4593,"date":"2026-09-16T15:52:05","date_gmt":"2026-09-16T07:52:05","guid":{"rendered":"https:\/\/harsyanews.id\/?p=4593"},"modified":"2026-09-16T15:52:05","modified_gmt":"2026-09-16T07:52:05","slug":"pad-maros-tembus-rp255-m-hingga-agustus-6-opd-rapor-merah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/2026\/09\/16\/pad-maros-tembus-rp255-m-hingga-agustus-6-opd-rapor-merah\/","title":{"rendered":"PAD Maros Tembus Rp255 M hingga Agustus, 6 OPD Rapor Merah"},"content":{"rendered":"<p><strong style=\"font-size: 1rem;\">HARSYANEWS.ID,MAROS &#8211;<\/strong><span style=\"font-size: 1rem;\"> Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mencapai Rp255 miliar hingga akhir Agustus 2026. Capaian tersebut setara 73,56% dari target PAD tahun ini sebesar Rp347 miliar.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Data tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi PAD yang digelar Pemerintah Kabupaten Maros di Ruang Marusu, Kantor Bupati Maros, Rabu (16\/9\/2026).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah melampaui target pendapatan. Salah satunya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang mencatat penerimaan Rp2,5 miliar atau 197% dari target Rp1,2 miliar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga telah mencapai Rp144 juta atau 144% dari target Rp100 juta. Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengumpulkan Rp180 miliar atau 74% dari target Rp243 miliar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kemudian RSUD dr La Palaloi mencatat penerimaan Rp44 miliar atau 73% dari target Rp60 miliar. Dinas Lingkungan Hidup bahkan telah mengumpulkan Rp350 juta dari target Rp250 juta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Terakhir ada Dinas Lingkungan Hidup mengumpulkan Rp350 juta dari target Rp250 juta,&#8221; kata Muetazim kepada wartawan seusai rapat, Rabu (16\/9).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Namun, Pemkab Maros masih menemukan enam OPD yang capaian pendapatannya berada di bawah 70%. Keenam OPD tersebut yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan capaian 40%, Dinas Kopurindag 41%, Dinas Perikanan 56%, Dinas Pekerjaan Umum 59%, Dinas Perhubungan 68%, dan Dinas Kesehatan 69%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Muetazim meminta keenam OPD tersebut meningkatkan kinerja penagihan agar capaian pendapatan dapat mencapai atau mendekati 70% pada evaluasi berikutnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Jadi enam OPD ini kita harus pacu supaya di rapat koordinasi periode September bisa mencapai atau mendekati angka 70%. Karena sisa waktu untuk tahun 2026 ini masih ada sekitar tiga bulan,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>PBB Maros Baru 69,71%<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Selain PAD secara keseluruhan, Pemkab Maros juga mengevaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga saat ini, penerimaan PBB mencapai sekitar Rp33 miliar atau 69,71% dari target Rp47 miliar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Namun, sejumlah kecamatan masih mencatat realisasi PBB yang rendah. Kecamatan Moncongloe baru mencapai Rp1,5 miliar atau 33% dari target Rp4,6 miliar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kemudian Kecamatan Tanralili baru mengumpulkan sekitar Rp1 miliar atau 44% dari target Rp2,2 miliar. Sementara Kecamatan Maros Baru baru mencapai sekitar Rp435 juta atau 47% dari target Rp907 juta.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Muetazim mengatakan pola evaluasi dan penagihan PBB akan diperbaiki. Menurutnya, penagihan tidak cukup hanya mengandalkan camat sebagai penanggung jawab wilayah.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Kalau camat sendiri kan agak berat, jadi mungkin ke depan kita akan libatkan lurah dan kepala desa untuk hadir di rapat PBB ini,&#8221; katanya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Menurut Muetazim, keterlibatan pemerintah di tingkat kelurahan dan desa diperlukan karena pembayaran PBB bersentuhan langsung dengan masyarakat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Walaupun Pak Camat penanggung jawab wilayah kecamatan, di bawahnya masih ada kelurahan dan desa yang harus kita gerakkan semua,&#8221; lanjutnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Aset Pemerintah Masuk Objek PBB Diverifikasi<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pemkab Maros juga masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah aset pemerintah yang masuk dalam objek PBB. Verifikasi tersebut antara lain menyasar lahan yang berkaitan dengan kereta api serta kawasan Puncak.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Muetazim mengatakan aset tersebut berkaitan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga status kewajiban pajaknya perlu dipastikan terlebih dahulu.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Itu kan semua lahan-lahan milik pemerintah. Di Puncak itu milik Pemerintah Provinsi, di kereta api milik kementerian. Ini kita mau lihat dulu apakah bayar pajak atau bagaimana,&#8221; jelasnya.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Kepala Bapenda Maros M Ferdiansya menambahkan pihaknya kini turun langsung ke sejumlah kecamatan untuk melakukan verifikasi terhadap objek pajak tersebut.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&#8220;Bapenda turun sekarang ke kecamatan-kecamatan, itu masuk dalam objek untuk diverifikasi,&#8221; katanya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>HARSYANEWS.ID,MAROS &#8211; Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, mencapai Rp255 miliar hingga akhir [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4594,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,2],"tags":[45,37,43],"class_list":["post-4593","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-news","tag-maros","tag-pemkab-maros","tag-sulsel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4593"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4593\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4596,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4593\/revisions\/4596"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4594"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}