{"id":4385,"date":"2026-06-30T06:06:58","date_gmt":"2026-06-29T22:06:58","guid":{"rendered":"https:\/\/harsyanews.id\/?p=4385"},"modified":"2026-06-30T06:06:58","modified_gmt":"2026-06-29T22:06:58","slug":"pemkab-maros-ajukan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-ke-dprd","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/2026\/06\/30\/pemkab-maros-ajukan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-ke-dprd\/","title":{"rendered":"Pemkab Maros Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD"},"content":{"rendered":"

HARSYANEWS.ID, MAROS<\/strong> \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Maros dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat DPRD Maros, Senin (29\/6\/2026).<\/p>\n

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, didampingi Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid. Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah setelah laporan keuangan selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n

Dalam sambutannya, Bupati Maros, Chaidir Syam, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah memenuhi ketentuan dengan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan oleh BPK.<\/p>\n

“Laporan pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang dilengkapi laporan keuangan BUMD,” ujar Chaidir.<\/p>\n

Ia memaparkan, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,6 triliun atau 98,40 persen dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,5 triliun atau 91,53 persen dari target.<\/p>\n

Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp44,32 miliar atau 102,31 persen dari target, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran tersebut.<\/p>\n

Chaidir juga menguraikan kondisi neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Maros hingga 31 Desember 2025. Total aset daerah tercatat sebesar Rp3,6 triliun, dengan jumlah kewajiban sebesar Rp53,2 miliar. Dengan demikian, nilai ekuitas pemerintah daerah mencapai sekitar Rp3,5 triliun.<\/p>\n

Sementara itu, laporan arus kas menunjukkan kondisi kas daerah yang semakin baik. Saldo kas meningkat dari Rp45,2 miliar pada awal tahun menjadi Rp116,8 miliar pada akhir Tahun Anggaran 2025.<\/p>\n

“Dari laporan arus kas terlihat bahwa posisi kas daerah tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran,” katanya.<\/p>\n

Dari sisi operasional, Pemkab Maros mencatat pendapatan operasional sebesar Rp1,5 triliun dengan beban operasional mencapai Rp1,4 triliun. Kondisi tersebut menghasilkan surplus operasional sebesar Rp95,97 miliar.<\/p>\n

Selain itu, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) mencatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun sebesar Rp116,7 miliar. Saldo tersebut akan dimanfaatkan sebagai bagian dari pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n

Chaidir berharap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat segera dibahas bersama DPRD sehingga seluruh tahapan evaluasi hingga penetapan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.<\/p>\n

Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa, menyatakan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti penyampaian Ranperda tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.<\/p>\n

“Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibahas oleh DPRD,” kata Gemilang.<\/p>\n

Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

HARSYANEWS.ID, MAROS \u2013 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4386,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,2,26],"tags":[37],"class_list":["post-4385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-news","category-pemerintahan","tag-pemkab-maros"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4385"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4385\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4387,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4385\/revisions\/4387"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4386"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}