{"id":2931,"date":"2025-07-24T09:45:50","date_gmt":"2025-07-24T01:45:50","guid":{"rendered":"https:\/\/harsyanews.id\/?p=2931"},"modified":"2025-10-01T09:47:21","modified_gmt":"2025-10-01T01:47:21","slug":"pemkot-dan-dprd-makassar-cari-solusi-spmb-pastikan-semua-anak-bisa-sekolah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/2025\/07\/24\/pemkot-dan-dprd-makassar-cari-solusi-spmb-pastikan-semua-anak-bisa-sekolah\/","title":{"rendered":"Pemkot dan DPRD Makassar Cari Solusi SPMB: Pastikan Semua Anak Bisa Sekolah"},"content":{"rendered":"

HARSYANEWS.ID, MAKASSAR<\/strong>\u00a0\u2013 Pemerintah Kota Makassar terus mengambil langkah serius dalam menangani persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.<\/p>\n

Sebagai langka serius, Wali Kota Makassar bersama Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), menerima silaturahmi, Komisi D DPRD Kota Makassar, di Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (24\/7\/2025).<\/p>\n

Hadir dalam pertemuan tersebut, dipimpin langsung oleh Ari Ashari Ilham (Ketua Komisi), didampingi Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, Budi Hastuti.<\/p>\n

\n

Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota sekolah secara adil.<\/p>\n

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota lewat Dinas Pendidikan mengoptimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi.<\/p>\n

\u201cKomitmen Pemerintah Kota untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dari hak mendapatkan pendidikan, terutama akibat ketidaktertampungan di sekolah negeri,\u201d ujar Munafri, didampingi Aliyah, usai menerima rombongan Komisi D,\u00a0DPRD Makassar<\/a>.<\/p>\n

Pemkot juga mengirimkan langsung Kadis Pendidikan ke Jakarta untuk memastikan proses penambahan rombel berjalan sesuai aturan dan mendapat pengakuan resmi Kementerian.<\/p>\n

Langkah ini mencerminkan keseriusan\u00a0Pemkot Makassar<\/a>\u00a0dalam memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh warganya, tanpa diskriminasi.<\/p>\n

\u201cKita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tidak masuk Dapodik karena keterlambatan atau salah prosedur. Semua harus ditangani sejak awal,\u201d tegasnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Appi menegakan pertemuan strategis dengan Komisi D DPRD Kota Makassar guna membahas solusi atas persoalan SPMB, khususnya terkait siswa yang belum tertampung di sekolah SMP di Makassar.<\/p>\n

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menyampaikan hasil konsultasi ke Kementerian Pendidikan terkait upaya penyelesaian masalah siswa tanpa Data Pokok Pendidikan (Dapodik).<\/p>\n

\u201cKita ingin persoalan anak-anak sekolah yang tidak tertampung ini segera dituntaskan. Salah satu fokus kita adalah memastikan tidak ada lagi kasus siswa tanpa Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya,\u201d tegas Munafri.<\/p>\n

Langkah ini menunjukkan keseriusan\u00a0Pemkot Makassar<\/a>\u00a0dalam mengawal hak pendidikan setiap anak dan menuntaskan SPMB secara adil, transparan, dan merata di seluruh wilayah kota.<\/p>\n

Ia menekankan pentingnya menyesuaikan jumlah siswa dengan kuota sekolah terlebih dahulu, sebelum mengusulkan penambahan rombongan belajar (rombel).<\/p>\n

\u201cJangan dulu bicara rombel kalau kuota di sekolah lain belum terisi. Ini soal pemerataan. Kita tidak ingin penumpukan di sekolah favorit, sementara sekolah lain kosong,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Wali Kota juga menyindir fenomena pemilihan sekolah berdasarkan intervensi eksternal. Menurutnya, penempatan siswa jangan berdasarkan permintaan orang kuat. Ia ingin semua berjalan sesuai aturan.<\/p>\n

Pemerintah Kota juga membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta dalam menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.<\/p>\n

Ini menjadi bagian dari solusi kolaboratif yang sedang disusun bersama DPRD dan Kementerian. Tahapan PSMB masih berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Pemkot maksimalkan semua jalur dan opsi.<\/p>\n

\u201cKami sudah menugaskan pak Kadis Pendidikan ke Jakarta untuk memastikan bila ada penambahan rombel, langsung disertai Dapodik agar tidak ada lagi kendala administratif,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

Pada kesempatan ini, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, menyambut positif langkah diambil\u00a0Pemkot Makassar<\/a>.<\/p>\n

Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan Wali Kota, namun mengingatkan masih terdapat ketimpangan akses di beberapa wilayah.<\/p>\n

\u201cBeberapa sekolah negeri masih memiliki daya tampung besar, tapi di daerah seperti Mamajang, Mariso dan Tamalate, akses ke sekolah sangat terbatas,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Sebagai solusi, politisi NasDem itu mengutup apa disampaikan Wali Kota Makassar terkait pentingnya penguatan layanan transportasi.<\/p>\n

Dimana, wilayah yang sulit dijangkau akan menjadi prioritas penyediaan transportasi khusus bagi siswa.<\/p>\n

\u201cKita akan lihat kemungkinan menambah armada angkutan pelajar di daerah-daerah yang sangat membutuhkan,\u201d tutur Ari.<\/p>\n

Lebih lanjut, baik Pemkot maupun DPRD juga sepakat untuk mendorong peran sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam menjamin akses pendidikan.<\/p>\n

\u201cKita akan diskusikan skema pembiayaannya, termasuk kemungkinan subsidi dari pemerintah kota. Intinya, semua anak, baik di sekolah negeri maupun swasta, harus bisa bersekolah,\u201d jelas Ari.<\/p>\n

Namun, tantangan belum usai. Data terbaru menunjukkan masih ada sekitar ribuan anak yang belum tertampung di sekolah.<\/p>\n

Hal ini diperparah oleh kondisi beberapa sekolah negeri yang memiliki keterbatasan khusus, sehingga tidak bisa menampung banyak siswa.<\/p>\n

Sebagai langkah jangka menengah dan panjang, DPRD mendorong opsi regrouping pembangunan unit sekolah baru tingkat SMP di kawasan padat dan terpinggirkan.<\/p>\n

\u201cKita harus berpikir progresif dan solutif. SPMB bukan sekadar tahunan, tapi wajah dari keadilan akses pendidikan di kota ini,\u201d tegas Ari.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

HARSYANEWS.ID, MAKASSAR\u00a0\u2013 Pemerintah Kota Makassar terus mengambil langkah serius dalam menangani persoalan Sistem Penerimaan Murid […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2932,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28,2,26],"tags":[],"class_list":["post-2931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nasional","category-news","category-pemerintahan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2931"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2931\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2933,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2931\/revisions\/2933"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2932"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/harsyanews.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}