HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat 2.181 usulan program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi dasar penyusunan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026. Usulan tersebut dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).

Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal, mengatakan total usulan yang masuk terdiri dari 1.194 usulan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.

Pemerintah Kota Makassar, terus menggenjot akselerasi pembangunan demi mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi dan penyelarasan program antarperangkat daerah guna memastikan setiap usulan terakomodasi secara terukur dan tepat sasaran.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran SKPD, para camat, dan lurah se-Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen bersama dalam merumuskan arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 yang lebih progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan peringatan keras terkait persoalan internal birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar saat menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada soliditas dan sinergi lintas perangkat daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum berbicara lintas koordinasi, pembenahan internal di masing-masing perangkat harus lebih dahulu diselesaikan.

“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.

Munafri menjelaskan, deep state dalam konteks birokrasi daerah adalah kondisi ketika sistem internal justru menggenggam jalannya pemerintahan dan mampu mengubah arah kebijakan melalui kelompok-kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.

Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan, selama hampir satu tahun melakukan pengamatan, ia menemukan praktik-praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, ia menilai masih adanya ego sektoral yang menghambat prioritas pembangunan. Beberapa program prioritas bahkan tidak berjalan maksimal karena kalah bersaing dengan kepentingan tertentu, baik internal maupun eksternal.

“Inilah yang menurut saya menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” katanya.

Munafri menegaskan akan melakukan pengawasan dan cross check secara langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah. Bahkan, ia menyebut akan melibatkan organ non-pemerintahan untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang berjalan.

Dia juga menekankan pentingnya digitalisasi sistem pemerintahan sebagai instrumen penguatan integritas dan transparansi. Namun ia mengakui, tidak semua perangkat daerah menerima proses digitalisasi dengan terbuka.

Di akhir penyampaiannya, Munafri mengajak seluruh jajaran untuk memperbaiki sistem bersama. Ia berharap melalui forum lintas perangkat daerah tersebut, sinergi dan integritas dapat diperkuat demi memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan maksimal.

“Sehingga forum ini menjadi ruang pembangunan kota lebih baik, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” tukasnya.

Pada momen tersebut Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengingatkan pentingnya penyelarasan program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan Kota Makassar.

“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Visi pembangunan kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program adalah kunci agar tujuan besar kita bisa tercapai secara optimal,” singkat Aliyah Mustika Ilham.

Sedangkan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, memaparkan sejumlah rancangan program strategis yang merupakan rekomendasi dari seluruh SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan di Kota Makassar.

Menurut Dahyal, seluruh usulan tersebut merupakan hasil penjaringan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi dan penajaman lintas perangkat daerah.

“Rancangan program ini merupakan rekomendasi yang kami terima dari SKPD teknis untuk dilaksanakan dalam beberapa tahun ke depan sebagai bagian dari arah pembangunan Kota Makassar,” ujarnya.