HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar terus berinovasi menghadirkan layanan parkir modern melalui sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Program ini dijadwalkan resmi diluncurkan pada 1 September 2025, dimulai dengan pilot project di Jalan WR Supratman (dekat Kantor Pos), Makassar.
Plt Direktur Utama Perumda Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali, menegaskan bahwa digitalisasi parkir ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan transparansi, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menekan praktik pungutan liar.
“Inovasi ini bukan hanya mempermudah masyarakat, tapi juga mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola melalui Bapenda Makassar. Dengan sistem QRIS, pembagian hasil parkir menjadi lebih transparan dan tercatat otomatis,” jelas Adi saat bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota, Rabu (27/8/2025).
Dalam audiensi tersebut hadir jajaran manajemen Perumda Parkir, di antaranya Plt Direktur Keuangan Syafri Hafid, Staf Ahli Direksi Christhoper Aviary, Kabag Umum Asraruddin Mamonto, Humas Asrul, serta turut disaksikan oleh perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar.
Menurut Adi, setiap juru parkir di lokasi percontohan telah dibekali rekening dan barcode QRIS yang dapat langsung dipindai pengguna jasa parkir. Tarifnya tetap mengacu pada aturan yang berlaku, yakni Rp2.000 untuk motor dan Rp3.000 untuk mobil. Khusus kawasan percontohan, tarif disesuaikan menjadi Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil.
Selain lebih praktis, sistem ini juga menguntungkan semua pihak. “Dengan QRIS, uang langsung terbagi otomatis antara juru parkir dan perusahaan. Lebih aman, bebas pungli, dan juru parkir pun bisa langsung menggunakan saldonya. Pada saat yang sama, PAD yang dikelola Bapenda juga lebih maksimal karena datanya tercatat secara real time,” tambah Adi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap inovasi ini. Menurutnya, digitalisasi parkir akan membantu menciptakan layanan publik yang modern, akuntabel, dan transparan, sekaligus menekan kebocoran pendapatan.
“Selama ini banyak kebocoran karena sistem manual. Dengan QRIS, semua tercatat rapi, juru parkir resmi bisa lebih tertib, dan PAD kita meningkat,” ungkap Munafri.
Ia juga menyoroti pentingnya penertiban juru parkir liar yang kerap memanfaatkan ruang publik tanpa izin. “Banyak yang bermodal rompi oranye langsung ambil alih lahan parkir. Ini harus kita tertibkan. Dengan sistem digital, semua lebih jelas dan resmi,” tegasnya.
Sementara itu, Bapenda Makassar menilai langkah Perumda Parkir sangat sejalan dengan upaya pemerintah kota dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Melalui digitalisasi, kebocoran pendapatan dapat ditekan, data transaksi lebih akurat, dan pengawasan menjadi lebih mudah.
Perumda Parkir menargetkan, pada tahun 2026, setidaknya 50 persen transaksi parkir di Makassar sudah berbasis non-tunai. Setelah Jalan WR Supratman, penerapan sistem QRIS akan diperluas ke titik-titik strategis lainnya secara bertahap.
