HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pemerintah kabupaten/kota, termasuk Bappeda Kota Makassar, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional Transformasi Digital dan Satu Data Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Hotel Claro Makassar, Kamis (7/8/2025).
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Bappeda, Dinas Kominfo, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai daerah. Hadir pula perwakilan Bappeda Kota Makassar yang aktif memberikan masukan terkait upaya integrasi data pembangunan di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel telah serius membangun fondasi kelembagaan dan regulasi guna mendukung transformasi digital.
“Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Satu Data Sulawesi Selatan serta Keputusan Gubernur Nomor 1740/VII/2021 tentang Penetapan Forum Satu Data merupakan bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda nasional ini,” ucapnya.
Ia menambahkan, transformasi digital dan Satu Data Indonesia merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan strategi nasional menuju pemerintahan yang efisien, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Bappeda Kota Makassar menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem data pembangunan yang lebih terintegrasi. Menurut mereka, Satu Data Indonesia tidak hanya memperkuat perencanaan pembangunan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat kota.
Bappeda Kota Makassar juga menyampaikan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam menyediakan data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses.
Rapat koordinasi menghadirkan empat narasumber dari lembaga strategis nasional:
Dini Maghfira, Direktur Data, Pembangunan, dan Pemerintah Digital Bappenas, menekankan peran Satu Data Indonesia sebagai landasan perencanaan pembangunan berbasis digital.
Yessi Arnaz Ferari, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kemkominfo, membahas integrasi aplikasi pemerintah untuk mempercepat digitalisasi birokrasi.
Mochtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kemkominfo, menyoroti pentingnya literasi sumber daya manusia dalam menjaga keamanan siber.
Arisriyanto, Direktur Operasi Sandi dari BSSN, menguraikan pentingnya manajemen pengamanan informasi di era transformasi digital.
Selain itu, Syaiful Garyadi, Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, menyoroti keterbatasan SDM dan anggaran daerah sebagai tantangan utama.
Isu keamanan digital turut dibahas, salah satunya soal rekening dorman (tidak aktif) yang rawan diperdagangkan untuk judi daring (judol) dan penipuan digital.
Syaiful menyebut kebijakan pelaporan rekening dorman oleh PPATK terbukti menekan transaksi judi daring hingga 70 persen. “Namun definisi rekening dorman berbeda di tiap bank dan bukan sepenuhnya kewenangan PPATK,” jelasnya.
Ia menambahkan, Sulawesi Selatan tidak termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat kerawanan judi daring, termasuk di kalangan penerima bantuan sosial.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, dalam memperkuat sinergi pusat-daerah untuk mempercepat transformasi digital. Dengan dukungan regulasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM, Pemprov Sulsel bersama Bappeda Kota Makassar optimistis dapat menjadi percontohan penerapan pemerintahan berbasis digital di Indonesia.
