HARSYANEWS.ID, Makassar – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menginisiasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai bentuk komitmen serius dalam menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan utama pembangunan daerah.
Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan serangkaian pertemuan koordinasi dan konsultasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos, M.Si, mengatakan bahwa penyusunan RPKD ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kemiskinan secara lebih spesifik serta merancang strategi dan kebijakan yang komprehensif dan terarah.
“Penyusunan RPKD bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan moral pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan,” ujar Dahyal.
Menurutnya, RPKD akan menjadi acuan strategis dalam menyelaraskan program-program lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang beririsan dengan pengentasan kemiskinan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Fokus pada Data dan Kolaborasi
Dalam proses penyusunan RPKD, Bappeda Makassar menekankan pentingnya pendekatan berbasis data. Oleh karena itu, validasi dan pemutakhiran data warga miskin dan rentan miskin menjadi prioritas utama.
Dukungan dari instansi teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi yang disusun benar-benar menjangkau sasaran yang tepat.
“Kita ingin program pengentasan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tapi juga berkelanjutan dan tepat sasaran. Itu hanya bisa dicapai jika kita punya data yang akurat dan bekerja sama lintas sektor,” tambah Dahyal.
Sinergi dan Partisipasi Masyarakat
RPKD Makassar juga dirancang agar terbuka terhadap masukan dan partisipasi dari masyarakat. Oleh karena itu, forum-forum dialog publik dan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan sebagai wadah untuk menggali aspirasi dan kebutuhan warga, khususnya dari kelompok rentan.
Sejumlah akademisi dari universitas ternama di Makassar pun dilibatkan untuk memberikan pendampingan ilmiah dan masukan konseptual dalam merancang indikator, skenario kebijakan, hingga pemetaan program prioritas.
