HARSYANEWS.ID, MAKASSAR — Dalam upaya menyusun arah kebijakan pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun mendatang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029.
Diskusi yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bappeda Kota Makassar itu berlangsung dinamis dengan menghadirkan narasumber dari unsur akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.
Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini digelar untuk menjaring masukan konkret dari berbagai sektor guna memastikan penyusunan RPJMD berjalan secara partisipatif dan akomodatif.
“Kita ingin memastikan bahwa dokumen RPJMD ke depan bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar menjadi arah strategis pembangunan kota. Oleh karena itu, masukan dari bapak/ibu sekalian sangat kami harapkan,” ujar Dahyal.
Diskusi terpumpun ini membahas beragam isu strategis, mulai dari penataan ruang kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim. Setiap kelompok kerja difokuskan pada tema pembangunan tertentu, seperti infrastruktur, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan digital.
Dalam sesi diskusi, beberapa isu krusial yang mencuat antara lain tantangan urbanisasi, kebutuhan akan infrastruktur yang inklusif, ketimpangan layanan kesehatan, serta strategi peningkatan daya saing ekonomi lokal pascapandemi.
Para peserta memberikan saran konkret terhadap program prioritas, indikator keberhasilan, hingga skema pelibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan nantinya. Termasuk di antaranya adalah usulan penguatan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemerintahan.
Salah satu akademisi dari Universitas Hasanuddin, Dr. Irmawati, M.Si, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan pentingnya menjaga kesinambungan antara dokumen RPJMD dengan visi besar kota dan kebutuhan riil masyarakat.
“RPJMD harus mampu menjawab kebutuhan jangka menengah, tetapi tetap selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan isu-isu global. Apalagi Makassar sebagai kota metropolitan menghadapi tantangan yang kompleks,” ungkapnya.
Dari sisi partisipasi publik, perwakilan organisasi pemuda dan LSM juga memberikan perhatian pada isu keterlibatan warga, transparansi penganggaran, serta pemerataan akses layanan dasar di wilayah pinggiran kota.
Bappeda Kota Makassar menegaskan bahwa hasil dari forum diskusi ini akan menjadi salah satu acuan utama dalam merumuskan draft awal RPJMD yang akan segera dibahas bersama DPRD Kota Makassar sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian panjang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang melibatkan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan), konsultasi publik, hingga review RPJPD dan RPJMN.
Melalui kegiatan ini, Bappeda berharap dapat merumuskan dokumen RPJMD yang realistis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan warga Makassar, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun program dan kegiatan lima tahun ke depan.
