HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam merancang pembangunan kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Kedua untuk Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) Tahun 2025–2029, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Kegiatan yang berlangsung secara partisipatif ini digelar sebagai lanjutan dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang akan menjadi acuan pembangunan perkotaan di Kota Makassar selama lima tahun mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar, Bapak A. Zulkifly, Kepala Bappeda Kota Makassar, Bapak H. Muh. Dahyal, S.Sos., M.Si, serta Sekretaris Bappeda, Bapak Fuad Arfandi. Selain itu, FGD ini juga melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur, termasuk perangkat daerah, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Makassar, A. Zulkifly, menegaskan bahwa RP2P merupakan dokumen kebijakan yang sangat penting untuk mengarahkan pembangunan kota secara lebih konkret dan terpadu.
“RP2P ini harus mampu menjawab berbagai tantangan perkotaan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kota Makassar memerlukan kerangka perencanaan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memproyeksikan perubahan dan kebutuhan di masa depan,” ujar Zulkifly.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan ini. Menurutnya, partisipasi berbagai pihak akan memperkaya substansi dokumen dan memperkuat implementasi kebijakan ke depan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Muh. Dahyal, menjelaskan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bagian dari tahapan krusial dalam penyusunan RP2P, di mana berbagai masukan, tantangan, serta potensi yang ada di Kota Makassar dibahas secara komprehensif.
“Penyusunan RP2P bukan sekadar formalitas perencanaan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk membangun kota yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ungkapnya.
Dahyal menambahkan bahwa pihaknya terus mendorong pendekatan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan warga kota, khususnya dalam menghadapi isu-isu krusial seperti tata kelola ruang, kemacetan, ketersediaan hunian, ketimpangan akses layanan dasar, hingga dampak perubahan iklim.
FGD ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi arah kebijakan pembangunan kota yang sinergis dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD dan RTRW, guna memastikan keterpaduan antar sektor dan kesinambungan program pembangunan.
Dengan terselenggaranya FGD Kedua ini, Bappeda Makassar berharap seluruh pihak dapat terus berkontribusi aktif hingga tahap finalisasi dokumen RP2P 2025–2029, sehingga dokumen ini benar-benar mencerminkan visi bersama menuju Kota Makassar yang modern, hijau, dan berdaya saing tinggi.
