HARSYANEWS.ID, MAKASSAR – Program Pertashop yang digagas PT Pertamina untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menghadapi krisis serius. Alih-alih menumbuhkan ekonomi rakyat, program ini justru menjadi beban berat bagi banyak pengusaha kecil di berbagai daerah.

Sejak diluncurkan, sekitar 95 persen Pertashop dilaporkan mangkrak. Kondisi ini membuat para pengusaha yang menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal awal terancam kehilangan aset yang dijaminkan kepada bank. Situasi tersebut tidak hanya memukul sisi finansial, tapi juga berdampak pada kondisi sosial dan mental para pelaku usaha.

“Banyak pengusaha Pertashop kini tertekan secara ekonomi dan psikologis karena harus tetap membayar cicilan meski usaha mereka tak lagi berjalan,” ungkap Ari Wibowo, Ketua DPW Sprindo Migas Sulawesi.

Para pelaku UMKM mengaku kecewa terhadap implementasi program yang dianggap setengah matang. Janji pengembalian modal dalam waktu tiga tahun sering kali tidak terealisasi, sementara kerugian terus membengkak.

Masalah semakin rumit karena Pertashop hanya diizinkan menjual BBM non-subsidi seperti Pertamax, sementara masyarakat pedesaan yang menjadi target utama program ini lebih membutuhkan BBM bersubsidi. Akibatnya, konsumen lebih memilih membeli dari pengecer jalanan yang menjual BBM bersubsidi secara ilegal, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Para pengusaha Pertashop kini menuntut tanggung jawab dari PT Pertamina. Mereka meminta solusi konkret berupa pengembalian modal atau pemutihan utang yang kian menumpuk. Keluhan sudah berulang kali disampaikan melalui rapat dengar pendapat, namun regulasi yang ada justru dinilai memperkeruh keadaan.

Selain itu, para pengusaha juga mendorong DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggunakan hak angket guna mengusut tuntas persoalan ini secara transparan.

Program yang semula digadang sebagai bentuk keberpihakan terhadap UMKM kini berubah menjadi krisis kepercayaan. Evaluasi menyeluruh dan langkah cepat dari Pertamina dinilai penting agar tujuan awal pemberdayaan usaha kecil dapat kembali ke jalurnya.